Baik buruk Adalah Relaif

 

Apakah Baik dan Buruk Itu Bisa Diukur?

Sebagian orang yang sudah menempuh perjalanan spiritual yang dalam sering berkata bahwa “baik dan buruk itu tidak nyata—tak ada realitas mutlak di baliknya.” Pernyataan itu memang benar dalam konteks kesadaran yang sudah melampaui dualitas. Namun, jika itu diucapkan begitu saja dalam kehidupan sosial sehari-hari, tanpa pemahaman konteks, bisa jadi malah menyesatkan. Bukan berarti tak boleh diungkapkan, tetapi perlu kehati-hatian—karena pemahaman seperti itu hanya cocok bagi mereka yang telah benar-benar melepaskan ego.

Untuk memahami apa itu “baik” dan “buruk,” kita perlu melihatnya dari berbagai sisi: siapa yang menilai, kepada siapa penilaian itu ditujukan, dalam konteks hubungan seperti apa, dan berdasarkan ukuran apa. Kali ini, mari kita renungkan dari sudut pandang hubungan antara individu dan masyarakat secara kolektif—dan bagaimana keduanya saling memengaruhi.

Coba bayangkan: jika di dunia ini hanya tinggal satu manusia, bisakah ia bertahan hidup? Mungkin bisa, tapi pasti penuh kesulitan—secara fisik, emosional, bahkan eksistensial. Pada akhirnya ia pun akan punah. Dari sini, kita bisa lihat bahwa keberadaan manusia tak bisa lepas dari manusia lain. Kita adalah makhluk sosial. Kita saling tergantung satu sama lain, seperti bagian-bagian dari mesin besar yang kompleks. Ada yang berperan sebagai roda gigi, ada yang sebagai pegas, baut, tuas, dan sebagainya—semuanya punya fungsi masing-masing sesuai kapasitasnya.

Sebuah roda gigi yang berkualitas sekalipun tak akan berguna jika mesin utuhnya rusak. Begitu pula manusia. Nilai baik atau buruk seseorang tak bisa diukur hanya dari dirinya sendiri, tapi dari kontribusinya terhadap keseluruhan sistem. Kalau sistemnya macet, berarti ada bagian-bagian yang tak berfungsi sebagaimana mestinya. Maka, ukuran kebaikan pribadi bukanlah segalanya. Yang terpenting adalah: apakah seseorang memberi manfaat atau justru merusak sistem?

Misalnya, ada seseorang yang merasa dirinya berbudi luhur dan punya konsep kebajikan yang tinggi. Tapi kalau keberadaannya justru membuat resah masyarakat, merugikan banyak orang, dan menciptakan kekacauan, maka ia tetap dianggap sebagai sosok yang buruk dalam konteks sosial.

Artinya, baik dan buruk bukanlah sesuatu yang absolut dalam diri seseorang. Ia bergantung pada dampaknya terhadap kolektif. Karena masyarakat tersusun dari individu-individu, maka keadaan kolektif mencerminkan kualitas para individunya. Kebajikan sosial lahir dari kontribusi positif setiap orang, dan sebaliknya, keresahan sosial juga berasal dari tindakan-tindakan negatif individu.

Apa yang kita lakukan pada akhirnya kembali pada kita. Orang yang menyebarkan kebajikan akan merasakan kebaikan juga dari lingkungan sekitarnya. Tapi mereka yang berbuat jahat akan merasakan perlawanan dan penolakan dari masyarakat. Inilah hukum alam sosial—semacam cermin besar yang memantulkan kembali segala yang kita lakukan.

Maka dari itu, kalau ada kelompok atau individu yang memilih memisahkan diri atau menyimpang dari sistem, biasanya justru memperparah kerusakan dalam keseluruhan mesin sosial itu. Dalam hal ini, masyarakat sebagai sistem besar bisa dianggap “rusak,” dan harus dicari bagian-bagian mana yang bermasalah.

Jadi, ukuran baik dan buruk sesungguhnya adalah tolok ukur seberapa besar sumbangsih seseorang terhadap sistem bersama. Idealnya, tiap orang memberi kontribusi sesuai porsinya, tidak mengambil lebih dari yang ia butuhkan, dan tidak merampas hak milik orang lain. Dari sini kita bisa paham kenapa korupsi itu bukan sekadar pelanggaran hukum—ia menghancurkan sendi-sendi kolektif, menggerogoti jiwa individual, dan merusak makna kebajikan itu sendiri.

Agar sistem kemasyarakatan ini tetap sehat dan berjalan sebagaimana mestinya, dibutuhkan mekanisme koreksi yang berkelanjutan. Feedback. Evaluasi. Baik dari sisi individu maupun dari lembaga-lembaga yang berwenang. Di sinilah peran konstitusi dan hukum yang berkeadilan dibutuhkan: agar bagian-bagian yang berfungsi bisa berkembang, sementara yang merusak sistem bisa diatasi bahkan disingkirkan jika perlu.

Lalu apa peran kita sebagai individu? Jawabannya sederhana tapi mendalam: perubahan sosial selalu dimulai dari transformasi diri. Kalau ingin menciptakan masyarakat yang sehat, kita sendiri harus lebih dulu menjadi pribadi yang sehat, secara moral dan sosial.

Ini bukan hanya implementasi dari sila kedua dan kelima Pancasila—yaitu kemanusiaan dan keadilan sosial—tetapi juga bagian dari sila pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena bagaimana seseorang bisa berbakti kepada Tuhan jika ia belum bisa berbakti pada sesama manusia? Tuhan, bagi mereka yang belum tercerahkan, memang belum tampak nyata. Maka untuk menjangkau-Nya, kita harus mulai dari sesuatu yang nyata—yakni masyarakat di sekitar kita.

Perbaikan kolektif sejatinya adalah perbaikan pribadi. Dan sebaliknya, transformasi diri adalah pondasi dari transformasi sosial. Di sanalah letak pengikisan ego yang sejati—dan di situlah awal dari spiritualitas yang sesungguhnya.